Jumat, 11 Desember 2009

JK tak Setuju UN Dihapus

Jum'at, 11 Desember 2009
SLEMAN (Lampost):
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak setuju penghapusan ujian nasional (UN), karena dapat membodohi jutaan anak Indonesia.

Jusuf Kalla menegaskan hal itu saat memberikan kuliah umum pada pembukaan Musyawarah Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BK-PTIS) di Kampus Universitas Islam Indonesia, Sleman, Yogyakarta, Kamis (10-12).

"Orang bisa menjadi pintar karena belajar. Kenapa belajar, karena akan diujikan. Kalau tidak ada ujian dan semua bisa lulus, untuk apa belajar?" kata Kalla, yang menjabat Ketua Dewan Penasihat BK-PTIS.

UN, menurut dia, merupakan sarana untuk membuat seluruh siswa di Indonesia sama pintarnya, karena memakai satu standar. "Siswa di Kendari, Ternate, maupun di mana saja di seluruh pelosok negeri di-set pengetahuannya sama dengan siswa di Jakarta maupun kota besar lainnya," ujarnya.

Penghapusan UN juga dinilai kemunduran, karena saat ini, negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, juga sudah mulai menerapkan UN. "Tanpa itu, siswa akan santai-santai saja belajarnya. Mungkin akan ada yang stres karena UN, tapi lebih baik beberapa yang stres daripada membuat jutaan anak menjadi bodoh," kata dia.

Presiden Perlu

Di tempat terpisah, Koordinator Education Forum Suparman di Jakarta seperti dikutip Kompas.com mengatakan sudah saatnya persoalan ujian nasional memasuki ranah perhatian Presiden, yaitu untuk menghentikan perdebatan dengan cara merevisi PP Standar Nasional Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono perlu turun tangan dalam persoalan UN. SBY diharapkan bisa merevisi Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) Nomor 19 Tahun 2005, terutama menghapus UN sebagai syarat kelulusan seperti tertera di Pasal 72.

"Yang harus dipahami oleh Presiden adalah pelaksanaan UN akan membangun citra buruk 100 Hari kerja Presiden karena kebijakan UN jelas-jelas melanggar hak anak atas pendidikan," ujarnya.

"Kalau perlu, Presiden menegur Mendiknas supaya mau membuka dialog dan melakukan perubahan secara total terhadap kebijakan UN dengan syarat utama bukan sebagai penentu kelulusan," kata dia.

Sementara itu, pengamat pendidikan yang banyak menyoroti berbagai persoalan hak anak atas pendidikan, Elin Driana, mengatakan Presiden SBY memang sudah selayaknya mengambil tindakan terhadap persoalan UN, yang juga tidak bisa dikesampingkan sebagai isu nasional.

"Selama ini fokus kita kepada BSNP dan Depdiknas, tetapi kita lupa bahwa sebagai tergugat pertama itu justru Presiden RI, kemudian wakil presiden yang waktu itu adalah JK, baru kemudian BSNP, dan Depdiknas. Maka dari itu, kami berharap Presiden mau ikut menyelesaikan persoalan ini," ujar alumnus ITB yang juga doktor bidang Riset dan Evaluasi Pendidikan di Ohio University, Amerika Serikat, ini.

Elin mengaku tak habis pikir bahwa sejauh ini yang dilihat oleh Depdiknas dari putusan MA hanya fokus terhadap tiga hal, yaitu meningkatkan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta akses informasi yang luas di seluruh Indonesia. Padahal, lanjut dia, masih ada hal-hal yang tak bisa dilupakan sebelum menggelar UN.

"Yaitu kejelasan bahwa ketiga hal itu tidak bisa dikatakan sedang berjalan sebagai sebuah proses, tapi punya kualitas yang benar-benar ada standardisasinya. Sudah sejauh apa sertifikasi guru jika dikaitkan antara kebutuhan, target, dan kualitasnya, sejauh apa sarana dan prasarana pendidikan, sementara kita lihat masih banyak sekolah bocor di sana-sini," ujar Elin.

Elin menambahkan sudah saatnya pemerintah mau berkompromi, termasuk harapannya agar Presiden RI juga turun tangan menuntaskan persoalan ini. "Mereka yang pro dan kontra kalau perlu dikumpulkan untuk berdialog," ujarnya. n S-1




Selengkapnya...

Tentang Saya

Foto saya
SDIT INSAN AMANAH Mu hadir memenuhi permintaan umat yang rindu pada pendidikan Islam di tengah-tengah kejenuhan pendidikan Nasional yang berorentasi pada kecerdasan tanpa di imbagi dengan kemampuan emosional dan akhlak yang baik. Lembaga pendidikan SDIT Insan Amanah Mu berusaha memenuhi permintaan umat tersebut dengan mengkombinasikan Kurikulum DIKNAS dan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan al qur’an dan as sunnah. Dengan semboyan pengabdian kepada umat dan beramal sholih maka segenap pengelola berkomitmen untuk istiqomah dijalan dakwah ini demi terciptanya generasi robbani.

PERSYARATAN DAN PEDOMAN SERTIFIKASI GURU

Prsyaratan Peserta

  1. Persyaratan Umum
    1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
    2. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas satuan pendidikan yang dapat mengikuti sertifikasi guru adalah pengawas yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (PP No 74/2008 Pasal 67).
    3. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
    4. Belum memasuki usia 60 tahun.
    5. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
  2. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
    1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
    2. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta)
    3. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
      1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
      2. mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
  3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
    1. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
    2. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c

Pedoman

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi guru agar pesan Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Salah satu bagian penting dalam sertifikasi guru adalah rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), kepala sekolah, guru, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009.

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009

    • Buku 1 berisi Pedoman Penetapan Peserta
    • Buku 2 berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
    • Buku 3 berisi Pedoman Penyusunan Portofolio
    • Buku 4 berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Guru
    • Buku 5 berisi Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
    • Suplemen Buku Buku 3 2009 (Ped. PF Pengawas)berisi Pedoman Penyusunan Portofolio untuk Pengawas

Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009 selengkapnya dapat diunduh/download di

DAFTAR PENGUNJUNG DAN MAPPING SITUS INI

YANG LAGI BUKA

COMMENT NO PORN

MY FRIENDS BANNER





trik yuwie
vidskiblog

Awan
Blogging With Styles
PuskomSTAINMetro
BlogNya Agung (The Ordinary Agung)


Save Gaza - Palestine
www.mer-c.org
Photobucket
Photobucket

Photobucket
RaYZA Site




href="http://ekakom.blogspot.com" target="_blank">
Layanan Data



free games download,free computer games
daftar berbagai program online/internet
Kolom blog tutorial

A-GAMES  PSP
www.luminosity12.blogspot.com Ramz Blog
Photobucket

MAKE DOLAR

LINK NASRULLOH-E

LINK EXCHANGE

INTERTAIMENT

Loading...
 

Copyright © 2009 by SDIT INSAN AMANAH MU