KOLOM LAYANAN IDENTITIFIKASI PAGE RANK SITUS ANDA

PERSYARATAN DAN PEDOMAN SERTIFIKASI GURU

Prsyaratan Peserta

  1. Persyaratan Umum
    1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
    2. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas satuan pendidikan yang dapat mengikuti sertifikasi guru adalah pengawas yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (PP No 74/2008 Pasal 67).
    3. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
    4. Belum memasuki usia 60 tahun.
    5. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
  2. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
    1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
    2. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta)
    3. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
      1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
      2. mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
  3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
    1. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
    2. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c

Pedoman

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi guru agar pesan Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Salah satu bagian penting dalam sertifikasi guru adalah rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), kepala sekolah, guru, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009.

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009

    • Buku 1 berisi Pedoman Penetapan Peserta
    • Buku 2 berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
    • Buku 3 berisi Pedoman Penyusunan Portofolio
    • Buku 4 berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Guru
    • Buku 5 berisi Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
    • Suplemen Buku Buku 3 2009 (Ped. PF Pengawas)berisi Pedoman Penyusunan Portofolio untuk Pengawas

Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009 selengkapnya dapat diunduh/download di

Tentang Saya

Foto saya
SDIT INSAN AMANAH Mu hadir memenuhi permintaan umat yang rindu pada pendidikan Islam di tengah-tengah kejenuhan pendidikan Nasional yang berorentasi pada kecerdasan tanpa di imbagi dengan kemampuan emosional dan akhlak yang baik. Lembaga pendidikan SDIT Insan Amanah Mu berusaha memenuhi permintaan umat tersebut dengan mengkombinasikan Kurikulum DIKNAS dan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan al qur’an dan as sunnah. Dengan semboyan pengabdian kepada umat dan beramal sholih maka segenap pengelola berkomitmen untuk istiqomah dijalan dakwah ini demi terciptanya generasi robbani.

INTERTAIMENT

Loading...

YANG LAGI BUKA

LINK EXCHANGE

DAFTRA ZIDDU? KLIK DISINI !

DAFTAR PENGUNJUNG DAN MAPPING SITUS INI

GEOWEATHER

GEOGLOBLE

LINK NASRULLOH-E

MY FRIENDS BANNER





trik yuwie
vidskiblog

Awan
Blogging With Styles
PuskomSTAINMetro
BlogNya Agung (The Ordinary Agung)


Save Gaza - Palestine
www.mer-c.org
Photobucket
Photobucket

Photobucket
RaYZA Site




href="http://ekakom.blogspot.com" target="_blank">
Layanan Data



free games download,free computer games
daftar berbagai program online/internet
Kolom blog tutorial

A-GAMES  PSP
www.luminosity12.blogspot.com Ramz Blog
Photobucket

MAKE DOLAR

Kamis, 05 Maret 2009

Minat ke Sekolah Agama Meningkat


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kesadaran masyarakat menanamkan nilai moral dan keagamaan dengan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah keagamaan semakin tinggi.

Menteri Agama Maftuh Basuni menyatakan hal itu di sela-sela dialog dengan pegawai Kanwil Depag Provinsi Lampung, di aula Kantor Wilayah Departemen Agama, Rabu (4-3) malam.

Bukti tingginya minat orang tua menyekolahkan putra-putrinya di sekolah keagamaan bisa dilihat di berbagai daerah, dengan makin diminatinya sekolah keagamaan. "Bahkan, belakangan banyak sekolah Islam terpadu bermunculan, yang memadukan kurikulum keagamaan dengan kurikulum Depdiknas," kata Maftuh Basuni.

Saat ini, Menag menegaskan sekolah keagamaan sudah sejajar dengan sekolah umum. Di berbagai daerah, banyak orang tua yang tidak salat menyekolahkan anaknya di sekolah keagamaan agar mereka menjadi anak yang saleh.

Itu artinya sekolah keagamaan makin diminati. "Banyak lulusan sekolah keagamaan yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan menjadi ahli di bidang masing-masing," kata Maftuh.

Mengenai penghapusan buta aksara Alquran dan latin, Maftuh Basuni mengatakan mengefektifkan pembelajaran pendidikan pada masing-masing level. Anak muslim sedini mungkin dikenalkan pada Alquran dan anak juga dikenalkan pada huruf latin sehingga mereka gemar membaca.

Dia mengatakan setiap anak harus diberikan pemahaman dan pendidikan sesuai dengan agama masing-masing. Hal itu untuk menanamkan saling tenggang rasa dan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa.

"Untuk memberantas buta huruf Alquran, bagi anak yang beragama muslim harus belajar juz amma dan bisa membaca huruf arab. Demikian juga bagi anak-anak yang beragama nonmuslim, mereka belajar sesuai dengan agama yang dianutnya," kata Maftuh.

Maftuh mengatakan dengan memahami ajaran agama yang dianut masing-masing anak, mereka diharapkan tidak saling mengganggu satu sama lain. Bahkan terjalin hubungan dan rasa toleransi atau tenggang rasa yang tinggi sebagai sesama anak bangsa. Sehingga bisa tercipta persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya.

Bertalian dengan penyelenggaraan ibadah haji, Menag mengatakan setiap tahun pihaknya selalu mengadakan pembenahan pelayanan ibadah haji. Namun, tahun ini belum ada penambahan kuota bagi calon jemaah haji di Indonesia.

"Dengan jumlah penduduk muslim kurang dari 200 juta orang, kita sudah mencapat kuota 207 ribu orang, itu sudah sangat bagus," kata dia. Padahal, dengan asumsi setiap seribu orang mendapat satu jemaah atau sepermil, kuota untuk Indonesia sudah lebih dari cukup.

Terkait rencana Lampung yang akan membangun embarkasi haji, Maftuh Basuni mengatakan hal tersebut tergantung pada kesiapan masing-masing daerah untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. "Untuk menyiapkan semua itu bukan hanya tanggung jawab Depag dan Kanwil Depag, melainkan menyangkut instansi lain," kata dia.

Menag mengatakan salah satunya panjang landasan pacu yang harus dimiliki minimal 3.000 meter, juga terkait pengurusan surat-surat imigrasi dan sebagainya. n UNI/S-1