KOLOM LAYANAN IDENTITIFIKASI PAGE RANK SITUS ANDA

PERSYARATAN DAN PEDOMAN SERTIFIKASI GURU

Prsyaratan Peserta

  1. Persyaratan Umum
    1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
    2. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas satuan pendidikan yang dapat mengikuti sertifikasi guru adalah pengawas yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (PP No 74/2008 Pasal 67).
    3. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
    4. Belum memasuki usia 60 tahun.
    5. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
  2. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
    1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
    2. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta)
    3. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
      1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
      2. mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
  3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
    1. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
    2. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c

Pedoman

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi guru agar pesan Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Salah satu bagian penting dalam sertifikasi guru adalah rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), kepala sekolah, guru, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009.

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009

    • Buku 1 berisi Pedoman Penetapan Peserta
    • Buku 2 berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
    • Buku 3 berisi Pedoman Penyusunan Portofolio
    • Buku 4 berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Guru
    • Buku 5 berisi Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
    • Suplemen Buku Buku 3 2009 (Ped. PF Pengawas)berisi Pedoman Penyusunan Portofolio untuk Pengawas

Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009 selengkapnya dapat diunduh/download di

Tentang Saya

Foto saya
SDIT INSAN AMANAH Mu hadir memenuhi permintaan umat yang rindu pada pendidikan Islam di tengah-tengah kejenuhan pendidikan Nasional yang berorentasi pada kecerdasan tanpa di imbagi dengan kemampuan emosional dan akhlak yang baik. Lembaga pendidikan SDIT Insan Amanah Mu berusaha memenuhi permintaan umat tersebut dengan mengkombinasikan Kurikulum DIKNAS dan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan al qur’an dan as sunnah. Dengan semboyan pengabdian kepada umat dan beramal sholih maka segenap pengelola berkomitmen untuk istiqomah dijalan dakwah ini demi terciptanya generasi robbani.

INTERTAIMENT

Loading...

YANG LAGI BUKA

LINK EXCHANGE

DAFTRA ZIDDU? KLIK DISINI !

DAFTAR PENGUNJUNG DAN MAPPING SITUS INI

GEOWEATHER

GEOGLOBLE

LINK NASRULLOH-E

MY FRIENDS BANNER





trik yuwie
vidskiblog

Awan
Blogging With Styles
PuskomSTAINMetro
BlogNya Agung (The Ordinary Agung)


Save Gaza - Palestine
www.mer-c.org
Photobucket
Photobucket

Photobucket
RaYZA Site




href="http://ekakom.blogspot.com" target="_blank">
Layanan Data



free games download,free computer games
daftar berbagai program online/internet
Kolom blog tutorial

A-GAMES  PSP
www.luminosity12.blogspot.com Ramz Blog
Photobucket

MAKE DOLAR

Minggu, 22 Februari 2009

BERITA

Dinas Pendidikan Jangan Terjebak Masalah Teknis
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Pendidikan Provinsi Lampung seharusnya memiliki program yang bersifat terus-menerus dan tidak tergantung pada pimpinan, sehingga siapa pun pimpinannya, ratusan ribu siswa tidak menjadi korban.Pakar pendidikan dari Unila Prof. Dr. Sudjarwo menyatakan hal itu menanggapi terlambatnya pencetakan buku rapor oleh Dinas Pendidikan."Seharusnya, siapa pun pimpinannya atau kepala dinasnya, program-program yang bersifat rutin tidak boleh dilupakan dan tidak perlu menunggu pimpinan yang baru," kata Sudjarwo di Bandar Lampung, Senin (2-3).Dia mengatakan program yang bersifat bulanan, dua bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan seharusnya tidak terpengaruh persoalan teknis, seperti pengadaan rapor dan ijazah yang seharusnya sudah built in. Artinya, siapa pun pimpinan, pekerjaan tersebut tetap harus dikerjakan.Ia sangat menyayangkan program rutin yang seharusnya bisa dikerjakan sejak awal tahun dan selesai tepat waktu, akhirnya terbengkalai. Untuk itu, dia meminta Dinas Pendidikan agar tidak melupakan tugas pokoknya yakni membentu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat.Secara terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Lampung Sugeng Kristianto mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung merealisasikan pencetakan buku rapor."Dalam rapat dengan Dinas Pendidikan, disepakati pengadaan buku rapor tahun 2008 dan 2009 dilaksanakan bersamaan karena pengadaan buku rapor tahun lalu batal," kata dia.Menurut Sugeng, karena sudah ada anggaran yang tersedia untuk pencetakan rapor, tidak ada alasan lagi bagi dinas menunda-nunda pengadaan buku rapor. "Pengadaan buku rapor harus secepatnya diproses dan direalisasikan."Pasalnya, hal itu terkait dengan nasib ratusan ribu siswa kelas I SD, SMP, dan SMA di berbagai daerah di Lampung. Hingga saat ini, mereka masih menggunakan rapor sementara dan belum memiliki buku rapor.Sebelumnya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MMKS) SD mempertanyakan pencetakan rapor oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Pasalnya, pencetakan rapor tahun 2008 batal dilaksanakan, sehingga siswa kelas I SD yang akan naik kelas II hingga saat ini belum memiliki rapor.Ketua MKKS SD Kota Bandar Lampun Nusyirwan Zakki mengatakan karena hingga saat ini rapor dari provinsi belum tersedia, pihaknya terpaksa menggunakan rapor sementara."Sekolah bukan tidak mampu mencetak rapor, namun ada persyaratan khusus dalam pencetakan rapor yang datanya ada pada Dinas Pendidikan Provinsi," kata Nusyirwan di Bandar Lampung akhir pekan lalu.Dia mengatakan mulai 2007, rapor yang dimiliki siswa memiliki nomor unik dengan sistem security printing. Sehingga, seorang siswa hanya memiliki satu rapor di manapun dia bersekolah. Hal itu untuk menghindari adanya siswa yang loncat pagar atau memiliki rapor lebih dari satu. n UNI/S-1
Wajib Belajar Capai 98 Persen
JAKARTA (Ant/Lampost): Depdiknas optimistis angka partisipasi kasar (APK) program Wajib Belajar 9 Tahun pada 2009 tuntas mencapai 98 persen, yang merupakan tahun terakhir target pencapaian rencana strategis (renstra) 2005--2009 pembangunan pendidikan nasional.

Tidak ada komentar: